Sebut inflsi NTB di Atas Rata-rata, Mendagri Minta Gubernur Rakor dengan Pemerintah Kabupaten Kota

Mataram NTB - Menteri dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian menyebutkan bahwa salah satu Provinsi inflasinya diatas rata-rata Nasional pada bulan Februari 2023, adalah Provinsi NTB 6, 30 persen, Kota Jambi 6, 83 persen dan tertinggi di Sibolga Sumatera Utara 6, 91 persen.

"Oleh karena itu, saya minta kepada Kepala Daerah, mohon maaf Bang Zul harus membacakannya, untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah di daerah masing-masing, sehingga segera adakan Rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penyebab inflasi bisa diatasi dengan baik, "ungkapnya saat memimpin Rakor yang diikuti seluruh Kepala Daerah Provinsi Se Indonesia secara virtual, (27/03/2023).

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Keimigrasian Kepada Masyarakat, Imigrasi Mataram Gelar Sosialisasi di Epicentrum Mall

Selain itu dalam rakor tersebut, Mendagri mengingatkan terkait arahan Presiden dengan surat edaran adanya larangan untuk buka bersama kepada pejabat, ASN dan staf-stafnya ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

Walaupun adanya larangan tersebut, boleh buka bersama dengan masyarakat tidak mampu bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa di tempat mereka masing-masing. Karena itu lebih bernilai dan menyentuh sebagai bentuk empati kepada masyarakat.

Baca juga: Tim Itjen Sebut Rutan Praya Jadi Yang Tercepat Pelaporan LHKPN

Oleh karena itu, Tito Karnavian meminta kepada Kepala Daerah untuk memperbanyak memberikan bantuan sosial baik secara tunai dan non tunai. Karena itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan.

"Bila semua pejabat turun, baik Kepala Daerah, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa maka ini bisa mengatasi inflasi, " jelasnya.

Baca juga: Calon Investor : Perizinan Satu Pintu, Masih Berbelit di Lombok Barat

Rakor dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023 tersebut, diikuti Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah,   dihadiri pula oleh Forkopimda NTB, Kapolda, Kejati, Sekda Provinsi NTB, Kabulog, Kadin dan Kepala OPD bidang urusan Pertanian, Perdangangan, Keuangan, Sosial, Perhubungan, ESDM, Perencanaan Pembangunan Daerah, PUPR dan Statistik, di ruang rapat timur Pendopo Gubernur NTB.  (Adb)